Buku Transformasi Praperadilan: Perspektif KUHAP 2025 dan Perlindungan Hak Asasi Manusia membahas transformasi lembaga praperadilan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP baru, yang menggantikan KUHAP 1981 setelah lebih dari empat puluh tahun digunakan. Pembaruan ini hadir karena KUHAP lama dinilai tidak lagi memadai dalam menjawab tantangan penegakan hukum modern. Perubahan tersebut menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang berfokus pada pengendalian kejahatan menuju pendekatan yang lebih menekankan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip peradilan yang adil. Secara sistematis, buku ini mengulas perluasan kewenangan praperadilan, mulai dari penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemeriksaan surat, pemblokiran, larangan bepergian ke luar negeri, hingga penundaan perkara tanpa alasan yang sah. Melalui perbandingan antara KUHAP lama dan baru, disertai contoh kasus serta putusan penting, buku ini menjelaskan dampak perubahan tersebut terhadap perlindungan hak warga negara, sekaligus menyoroti tantangan implementasinya. Buku ini layak dibaca oleh akademisi, praktisi hukum, penegak hukum, advokat, dan pembuat kebijakan.